DPMPTSP Kota Banjar » DASAR HUKUM

DASAR HUKUM

JENIS IZINDASAR HUKUM
1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) :Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Izin Peruntukan Penggunaan Tanah
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) :PERDA Nomor 9 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Banjar Tahun 2013 – 2033
Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) :
2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) :Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik IndonesiaNomor 5PRTM2016 tentang Izin Mendirikan Bangunan Gedung
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu Di Kota Banjar
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Bangunan Gedung
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
3. Izin Gangguan (IG)Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Di Daerah
Izin Gangguan (IG)Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Izin Gangguan
4. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2007 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan
Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2013 Tentang Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan dan Tanda Daftar Perusahaan Secara Simultan Bagi Perusahaan Perdagangan
5. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
Tanda Daftar Perusahaan (TDP)Peraturan Menteri Perdagangan Republik IndonesiaNomor 8/M-DAG/PER/2/2017 tentang Perubahan Kedua Atas PeraturanMenteriPerdaganganRepublik Indonesia Nomor 37/M-DAG/PER/9/2007 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan
6. Tanda Daftar Gudang (TDG)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
6. Tanda Daftar Gudang (TDG)Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 16/M-DAG/PER/3/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang
7. Izin Usaha Industri (IUI)Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
7. Izin Usaha IndustriPeraturan Menteri Perindustrian RI Nomor 81/m-ind/per/10/2014 tentang Perubahan Peraturan Nomor Nomor 41/M-IND/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tatacara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri
7. Izin Usaha IndustriPeraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)PERPRES-NO-112-TH-2007
8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)Lemda Nomor 5 Tahun 2014 Ttg Pengelolaan, Penataan Dan Pembinaan Pasar Tradisional Dan Toko Modern
8. Izin Usaha Toko Modern (IUTM)Perwal Nomor 24 Tahun 2014 Ttg Penataan Lokasi Toko Modern Dan Pusat Perbelanjaan
9. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor : 04 / Prt / M / 2011 Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional
10. Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC)Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan, Pengendalian Lingkungan Dan Limbah Cair
11. Izin Penyelenggaraan ReklamePerwal Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Penataan Reklame Produk Tembakau Di Kota Banjar
12. Izin Usaha Angkutan (IUA) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993  Tentang  Angkutan Jalan
12. Izin Usaha Angkutan (IUA)Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Ttg Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
13. Izin Trayek Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1993  Tentang  Angkutan Jalan
Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perijinan Tertentu Di Kota Banjar
Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Ttg Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan
14. Izin Prinsip Penanaman ModalPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
14. Izin Prinsip Penanaman ModalPeraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup Dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan Di Bidang Penanaman Modal